Ketapang – fkub-kalbar.or.id, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ketapang menghadiri lounching aplikasi Sistem Informasi Layanan Ormas dan Konflik Sosial Keasyarakatan atau Silokomas pada Selasa (5/12) di ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol.
Selain dari FKUB, peluncuran aplikasi ini disaksikan oleh instansi vertical, kepala perangkat daerah, para camat, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan undangan lainnya.
Kepala Badan Kesbangpol Ketapang, Andreas Hardi, M.Pd menyatakan bahwa aplikasi ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang diikutinya.
Dibangunnya aplikasi ini disebutkan Hardi, merupakan bagian dari wujud pemerintahan yang handal sesuai dengan visi misi Bupaten Ketapang.
“Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah, tentunya menjalankan visi dan misi Bupati yakni bagaimana membuat Ketapang ini menjadi wilayah yang nyaman dan aman,” ujarnya.
“Sampai saat ini, beum ada regulasi yang mengatur penanganan konflik social di Ketapang,” Lanjut pria mantan praktisi pendidikan ini.
Aplikasi yang diluncurkan ini diharapkan menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mengadu. Selanjutnya aduan itu akan ditidaklanjuti secepatnya dengan melibatkan perangkat daerah terkait. “Akar nasalah konflik harus dipecahkan segera mungkin sehingga riak-riak konflik dari awal sudah dapat diatasi, sehingga tidak melebar menjadi konflik social,” ungkapnya.
Hardi menjelaskan tindak lanjut dari aplikasi ini adalah pembentukan tim dan akan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Ketapang, saat ini sudah masuk dalam tegistrasi di Bagian ukum Setda Ketapang.
“Untuk kecamatan tidak perlu lagi datang ke Kabupaten untuk mendaftarkan organisasi masyarakat, cukup melalui aplikasi Silokomas, Tentunya fitur-fitur aplikasi ini masih jauh dari dari sempurna. Hal ini nanti akan kami perbaikai bersama pihak Diskominfo Ketapang,” tambahnya.
Sementara itu M. Nashir Syam, M.Pd.I perwakilan dari FKUB yang turut menghadiri peluncuran aplikasi itu menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi tersebut. “Semoga dengan adanya terobosan baru ini kinerja semua elemen perangkat daerah khususnya bisa lebih optimal” imbuhnya.
Discussion about this post