Pontianak – fkub-kalbar.or.id, Dalam rangka memperkuat koordinasi menghadapi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Komisi Intelijen Daerah (Kominda) Kalbar mengadakan rapat bersama dengan unsur terkait, termasuk FKUB Kalbar, pada Kamis malam, 19/09 5, di Hotel Mercure Pontianak.
Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalbar, Irjen Pol Yusup Safrudin, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Republik Indonesia. Menurut Yusup Safrudin, Presiden memberikan dua instruksi penting menjelang peralihan kepemimpinan nasional. Pertama, menciptakan situasi “zero unjuk rasa” sebelum, selama, dan setelah proses peralihan kekuasaan. Kedua, mencegah munculnya opini negatif terhadap pemerintahan yang lama maupun yang baru.
Lebih lanjut, Yusup Safrudin mengimbau kepada seluruh anggota Binda dan unsur terkait untuk bersinergi menjaga stabilitas keamanan selama proses peralihan kepemimpinan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FKUB Kalbar juga memberikan pandangan terkait potensi ATHG dalam aspek keragaman dan hubungan antarumat beragama. Salah satu isu yang diangkat adalah dampak dari perdebatan terkait pengurangan tugas FKUB dan perubahan dasar hukum dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Menurutnya, isu penghapusan kewenangan FKUB dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah, yang dialihkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama, berpotensi menciptakan sumber konflik baru yang lebih berbahaya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam ini menegaskan bahwa isu SARA harus menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi menjelang peralihan pemerintahan nasional, terlebih dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024.
Discussion about this post