Pontianak – fkub-kalbar.or.id, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Barat, Drs. H. Manto Saidi, M.Si, membeberkan strategi pemerintah dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, sinergi antara kerja senyap aparat intelijen dan kerja terbuka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi kunci utama dalam mencegah konflik berlatar belakang suku dan agama.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara “Bincang Kerukunan dan Refleksi Kemerdekaan untuk Indonesia Maju, Harmonis, Bersatu” yang digelar oleh FKUB Provinsi Kalbar., Sabtu, 16/8 Acara yang berlangsung di aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025 ini, menjadi wadah refleksi kemerdekaan sekaligus peneguhan komitmen merawat kerukunan.
Dalam paparannya yang bertema “Kebijakan Strategis Pemerintah untuk Harmoni Bangsa”, Manto Saidi menjelaskan bahwa Kesbangpol memiliki dua sisi program dalam merawat kerukunan. “Satu sisi, kami bekerja sama dan berkolaborasi secara terbuka dengan FKUB melalui berbagai kegiatan seperti dialog, refleksi, dan seminar,” ujarnya.
Ia mengakui peran besar FKUB dalam mendukung program kerukunan umat beragama dan berkomitmen untuk terus mendorong dukungan finansial dari pemerintah, meskipun ia merasa dukungan tersebut belum maksimal.
Cerminan Harmoni dan Kritik terhadap Kebijakan Pajak
Manto Saidi juga merefleksikan kedamaian di Kalimantan Barat dalam 10 tahun terakhir sebagai buah dari karakter masyarakatnya yang harmonis. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di Temajuk dan Palok saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan tanpa memandang perbedaan, serta Singkawang yang dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia.
“Selama masih ada pejuang hubungan horizontal antar sesama manusia, kerukunan di Kalimantan Barat akan terjaga,” tegasnya.
Di samping isu kerukunan, Manto Saidi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah pusat terkait pajak. Ia mengkritik kenaikan pajak yang dinilainya tidak rasional dan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Masyarakat merasa pemerintah hanya ‘memalak’ rakyatnya. Seharusnya pendapatan negara bisa dominan dari sumber daya alam, bukan 85% dari rakyat seperti sekarang,” kritiknya. Ia juga menyinggung banyaknya kepala daerah yang terpaksa menaikkan PBB karena transfer dana dari pusat yang berkurang.
Pada akhir paparannya, ia berpesan kepada para pendidik dan penyuluh untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan mental generasi muda, yang ia sebut sebagai “generasi stroberi”, dengan mendorong mereka untuk lebih banyak bersosialisasi dan berorganisasi.. (red)
Discussion about this post