Singkawang – fkub-kalbar.or.id, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Dr.Ismail Ruslan, M.Si menyampaikan materi dalam kegiatan “Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu”, Kamis, 1/9 pagi bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota SIngkawang. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan materi tentang “ MANAJEMEN SDM DAN MASA DEPAN PENGAWAS PEMILU MENUJU PEMILU TAHUN 2024”.
Kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Singkawang Suhadi, S. Pd.
Dalam sambutannya ia Mengucapkan selamat datang kepada Narasumber Dr. Ismail Ruslan,M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak dan Ketua FKUB provinsi Kalimantan Barat.
Suhadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan internal BAWASLU yang menghadirkan narasumber Eksternal utk memberikan pengetahuan, spirit dan penguatan Manajemen SDM dan masa depan pengawas pemilu, dilingkungan BAWASLU kota Singkawang yg jumlah personil secara keseluruhan sekitar 20 orang.
Korsek Bawaslu lebih lanjut mengatakan bahwa Bawaslu adalah tempat yang di siapkan bagi orang yang datang dengan berbagai masalah sehingga SDM di dalam harus mumpuni.
Selanjutnya beliau mengucapkan terimakasih kepada narasumber yg sudi hadir walaupun jarak tempuh nya begitu jauh. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan tersebut.
Dalam paparannya, Ketua FKUB Kalbar mengungkapkan kehadiran bawaslu dalam setiap perhelatan pemilihan umum menjadi hal yang sangat prinsip. Hal ini bermakna kehadiran Pengawasan Pemilu Dalam konteks negara hukum dan konstitusi di Indonesia memastikan agar pemilu tidak dicurangi, jujur dan adil. Selain itu, Dalam perspektif sejarah, perjalanan Pemilu di Indonesia, diwarnai dengan protes berbagai kalangan aktifis, partai politik, perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu dinilai penuh kecurangan dan manipulatif. Misalnya Tahun 1971, dan Tahun 1977, PPP dan PDI meminta kepada pemerintah meningkatkan kualitas Pemilu.
Menghadapi era digital, Bawaslu juga hendaknya mampu melakukan berbagai transformasi khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Bawaslu ingin mewujudkan pengawasan Pemilu progresif dan partisipatif, keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Memasuki era transformasi digital, bawaslu berkeinginan melibatkan masyarakat secara aktif.
Bawaslu menyusun Indeks kerawanan Pilkada dan Indeks Kerawanan Pemilu, sebagai early warning system tahapan pemilu.
Bagi Bawaslu indeks ini menjadi alat pengawas, sementara KPU indeks ini menjadi peringatan dini agar mereka menyusun alat kontigensi, sekaligus menyiapkan exit strategi apabila “proyeksi” kerawanan itu terjadi. (Rilis)
Discussion about this post