Pontianak – fub-kalbar.or.id, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya merencanakan program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Hal ini terlihat dari paparan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029 melalui acara Forum Konsultasi Publik pada hari Jumat, 21/3 , di Balai Petitih.
“Dengan visi Mewujudkan Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, pemerintah berupaya mendapatkan masukan, saran, dan pandangan dari semua unsur untuk melahirkan RPJMD yang strategis dan tepat sasaran,” tegas Gubernur Norsan dalam paparan materinya.
Lebih lanjut, menurutnya, masih ada beberapa persoalan di Kalbar, antara lain rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana Kalbar berada di urutan kelima (terakhir) di wilayah Kalimantan. “Karena itu, kami akan memprioritaskan bidang pendidikan sebagai salah satu aspek IPM, yakni program pembebasan biaya pendidikan untuk semua siswa di Kalimantan Barat, baik sekolah negeri maupun swasta,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Krisantus. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan prioritas terhadap isu-isu keamanan. “Tidak boleh ada gesekan sosial dan konflik dalam masyarakat. Tidak boleh ada kelompok atau organisasi apa pun yang berpotensi merusak keamanan dan harmonisasi dalam masyarakat,” jelasnya.
Sebagai salah satu peserta yang berkesempatan hadir dalam forum konsultasi publik ini, Ketua FKUB Kalbar mengaku cukup optimis dengan beberapa program yang tertuang dalam RPJMD Kalbar 2025–2029, termasuk persoalan jaminan keamanan masyarakat yang sangat bersinergi dengan tugas FKUB Kalbar dalam merawat kerukunan umat beragama. “Karena itu, FKUB Kalbar siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kalbar tahun 2025–2029,” tegas Ibrahim. (Red)
Discussion about this post